Rabu, 12 November 2014

Ketika Agama Bukan Peran Antagonis dalam Feminis

Oleh: Mariana Amiruddin



(Dipresentasikan di Acara Bedah Buku “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan” oleh Divisi Kajian Badan Otonom Economica Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 12 November 2014)


Perempuan dan agama, perempuan dan spiritualitas adalah bagian dari tema-tema feminis gelombang ketiga. Gelombang ketiga membuka seluruh batasan tentang “apa yang disebut perempuan” bila sebelumnya dalam gelombang kedua memusatkan perempuan pada pemikiran, gelombang ketiga mendudukkan dirinya untuk tidak lagi menempatkan agama sebagai “tokoh antagonis” dalam tema feminis. Ciri dari feminis agama dan spiritual adalah bagaimana perempuan melakukan penelitian kembali terhadap teks-teks kitab suci dan agama, sejarah kitab suci dan agama, memaknai kembali teks-teks tersebut dalam konteks sejarahnya, dan ada yang lebih radikal dari itu, melakukan dekonstruksi terhadap simbol-simbol di dalam teks tersebut secara konseptual tentang Tuhan dan Kesucian, atau menggambarkan Tuhan yang feminin, bukan Tuhan yang maskulin yang selama ini lebih banyak digambarkan. Contohnya adalah Catherine Keller, seorang feminis teologi, yang mampu membuat skema konseptual sistematis dalam memberikan penjelasan metafora yang muncul dalam berbagai tulisan tentang “Ilahi” dengan variannya seperti “suci” “roh” “Tuhan” “transendensi” atau kekuatan yang lebih tinggi dari itu semua.

Di Indonesia, pemikir-pemikir feminis muslim begitu pesat berkembang. Organisasi-organisasi keagamaan misalnya seperti NU dan Muhammadyah melahirkan banyak tokoh perempuan dan laki-laki yang mengemukakan bagaimana wajah Islam yang lebih manusiawi terhadap perempuan, dengan menyoroti bagaimana Islam adalah ajaran yang berakar pada gagasan tentang kesetaraan gender melalui konsep Tauhid, dan mempertanyakan kembali (interpretasi) patriarkal dalam ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan hadits  serta syariah (hukum) terhadap terciptanya masyarakat yang lebih setara dan adil.

Di sini, di dalam buku Muslimah Reformis, memosisikan dirinya untuk mengaitkan teks-teks agama dengan kehidupan sosial perempuan dalam makna kemanusiaan, kesetaraan. Yang menarik bagi saya dan ingin sekali mengejarnya adalah buku ini menemukan bahwa ternyata pernah ada ulama-ulama perempuan yang tersembunyi bahkan hampir sama sekali tenggelam. Apabila kita mengetahui ringkasan dari teks-teks yang dilahirkan oleh para ulama perempuan ini, tentu kita dapat memeriksa apakah ulama perempuan sudah tentu memiliki perspektif perempuan? Atau paling tidak pernah diakui perempuan bisa menjadi ulama?

Buku ini juga mengupas UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang hampir seluruhnya diambil dari agama Islam, dengan mengkritik fatwa-fatwa MUI dimana sebenarnya hukum Islam dalam perkawinan melindungi perempuan dan karena itu perlu ada Kompilasi Hukum Islam, dengan mengatakan bahwa ada prinsip rasionalitas dalam fiqh Islam dalam hal perkawinan, sehingga mampu menjawab persoalan perkawinan dari zaman ke zaman setiap saat. Banyak sekali koreksi yang ditulis dalam buku ini berdasarkan telaah ahli-ahli agama Islam, yang menurutnya fatwa MUI justru meminggirkan kemaslahatan umat dalam hal hukum perkawinan.

Sejumlah feminis agama dan spiritual di dunia mengatakan bahwa bukan agama yang menjadi persoalan, melainkan praktik-praktik yang disebarkan ke masyarakat, masih melanggengkan budaya patriarkhi seperti dibolehkannya memukul istri, perkosaan dalam rumah tangga, yang kemudian dilegalkan dalam UU. Termasuk soal pengabdian istri pada suami yang semata-mata diterjemahkan dalam tataran fisik dan materiil semata, bahkan pembenaran terhadap bolehnya suami tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, atau soal poligami dan sebagainya.

Secara umum buku ini ingin mengatakan bahwa dari banyak tema-tema feminis diantaranya tentang kekerasan, reproduksi, kepemimpinan, beribadah, sesungguhnya tidak berseberangan dengan ajaran agama itu sendiri. Solusi dari buku ini kemudian menuju pada pentingnya merekonstruksi dakwah untuk kepentingan perempuan, sampai pada agenda aksi perempuan muslimah melalui organisasi agama, yang tujannya untuk kebaikan dan perubahan kehidupan umat manusia. Ini untuk mengartikulasikan bahwa peran muslimah dalam masyarakat penting sekali, melalui kelompok-kelompok Islam yang ingin mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat, dan kebanyakan perempuan muslimah yang berpendidikan berjuang untuk mewujudkannya.

Pada masa awal adanya Islam di abad ke-7, reformasi tentang hak-hak perempuan sudah ada yaitu memperbaiki nasib perempuan yang terkena dampak perkawinan, perceraian dan warisan. Pada masa itu, dalam budaya yang ada, perempuan tidak diberikan status hukum, termasuk di Barat sampai berabad kemudian. Islam telah melakukan perbaikan status perempuan dalam masyarakat Arab termasuk larangan pembunuhan bayi perempuan dan mengenali kepribadian penuh perempuan dalam etika Islam. Hukum Islam dalam hal perkawinan, justru tidak lagi memandang perkawinan hanya sekedar kontrak, atau perjual-belian bahkan menempatkan persetujuan perempuan itu penting. Seperti mahar,
yang sebelumnya dibayarkan kepada sang ayah, menjadi hadiah perkawinan yang dipertahankan oleh istri sebagai bagian dari aset pribadinya. Bahkan saat itu perempuan diberikan hak waris yang sebelumnya hanya pada laki-laki.

Sebagaimana Annemarie Schimmel menyatakan "dibandingkan dengan posisi pra-Islam perempuan, legislasi Islam adalah sebuah kemajuan besar dimana perempuan memiliki hak, setidaknya menurut surat hukum, untuk mengelola kekayaannya." Atau seperti William Montgomery Watt menyatakan bahwa Muhammad, dalam konteks sejarah pada masanya, dapat dilihat sebagai sosok yang bersaksi atas nama hak-hak perempuan. Watt menjelaskan: "Pada saat Islam mulai, kondisi perempuan begitu mengerikan - mereka tidak punya hak untuk memiliki properti atau harta benda, dan bila ia meninggal maka semua diberikan untuk anak-anaknya." Muhammad, bagaimanapun, dengan "melembagakan hak kepemilikan properti, warisan, pendidikan dan perceraian, telah memberikan perlindungan dasar bagi perempuan." Haddad dan Esposito kemudian juga menyatakan bahwa "Muhammad memberikan hak-hak perempuan dan hak istimewa dalam kehidupan keluarga, perkawinan, pendidikan, dan usaha ekonomi, hak-hak yang membantu meningkatkan status perempuan dalam masyarakat."

Pada masa pra-modern, sejumlah tokoh penting berpendapat untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan otonomi dimana perempuan dapat mencapai tempat spiritual setinggi dengan laki-laki. Nana Asma'u, putri abad kedelapan belas pembaharu Usman Dan Fodio, mendorong agar perempuan muslim melek huruf dan berpendidikan.

Pada abad 20, Aisha Abd al-Rahman, seorang penulis perempuan dengan nama pena Bint al-Shati (Putri dari Riverbank), adalah wanita modern yang melakukan penafsiran al-Qur'an, dan meskipun ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang feminis, karya-karyanya mencerminkan tema feminis. Dia mulai memproduksi buku-buku populer pada tahun 1959, tahun yang sama dalam versi alegoris dan feminis tentang kehidupan Muhammad. Aisha menulis biografi perempuan di awal Islam, termasuk ibu, istri dan anak perempuan Nabi Muhammad, serta kritik sastra. Fatima Mernissi kemudian berpendapat bahwa banyak dari penindasan hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam adalah hasil dari motivasi politik dan interpretasi manipulatif atas hadis, yang bertentangan dengan masyarakat Islam yang egaliter terhadap laki-laki dan perempuan yang dibayangkan oleh Muhammad.

Feminis Islam akhir-akhir ini bahkan mulai berani mengadvokasi kesetaraan dalam masjid dan dalam doa. Sementara itu mengenai jilbab, saat ini justru di dunia yang lain di luar Indonesia, dinyatakan sebagai simbol kebebasan Islam. Banyak ulama sepakat bahwa tidak ada dalam kitab suci yang mengatakan perempuan untuk mengenakan jilbab , namun tidak masalah bila dilakukan sebagai tindakan kesalehan yang religius. Al-Qur'an menyatakan bahwa baik pria maupun perempuan harus berpakaian sopan (33: 59-60, 24: 30-31; dalam terjemahan oleh Ali, 1988, 1126-1127), namun itu tidak menggunakan kata-kata jilbab, hijab, burka, cadar, atau abaya. Melainkan menggunakan kata-kata jilbab yang berarti jubah dan khumur yang berarti selendang. Ini tidak mencakup wajah, tangan atau kaki. Alquran sendiri menyatakan (Al-Qur'an, 2: 256) "Janganlah ada paksaan dalam agama".

Gelombang fundamentalis dalam masyarakat Muslim dunia saat ini adalah pernyataan tentang identitas. Menurut Fatima Mernissi salah satu feminis muslim berasal dari Maroko, ini justru bertentangan dengan ajaran Muhammad. Sementara kesopanan didorong dalam Al-Qur'an, Muhammad tidak bermaksud bahwa mengenakan jilbab akan menghasilkan pemisahan perempuan dari kehidupan publik dan agama, menurunkan jabatan perempuan untuk peran makhluk spiritual yang lebih rendah.

Mernissi selalu mempertanyakan Hadis, bahwa etiap hadis yang sahaih, perlu dilakukan klarifikasi sejarah: apa latar belakang peristiwa politik dibaliknya, deskripsi apakah ada pihak-pihak yang berkonflik, perdebatan saat itu, yang perlu diketahui oleh peneliti.

Hadis-hadis lahir dimana Muhammad telah lebih dari dua puluh lima tahun wafat, maka ada kemungkinan kata-kata Muhammad yang dimanipulasi. Padahal saat Muhammad masih hidup, setiap perempuan yang datang ke Madinah ketika Nabi adalah pemimpin politik umat Islam bisa mendapatkan akses ke kewarganegaraan penuh, status sahabi, atau sahabat Nabi. Banyak yang sepakat dengan Mernissi dan menolak validitas dari setiap hadis yang terang-terangan seksis yang akan memberikan hak laki-laki untuk menindas perempuan. Menurutnya, manipulasi telah mempengaruhi seluruh institusi Islam dan semua perempuan mengikuti ajaran Muhammad.


(Tulisan ini diolah dari berbagai sumber)