Kamis, 21 Februari 2019

Miskonsepsi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan Feminisme




Oleh: Mariana Amiruddin, Magister Humaniora Program Paska Sarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia.

Tulisan ini dibuat dalam rangka memberikan tanggapan atas sejumlah pernyataan tentang konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan Feminisme, yang bagi saya telah mengalami miskonsepsi sehingga terjadi kesalahpahaman dalam membaca RUU tersebut.

Namun pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu Lembaga yang menggagas bersama jaringan masyarakat pendamping korban perempuan kekersaan seksual, untuk melengkapi Naskah Akademik atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan lahir sejak tahun 1998 karena adanya perkosaan massal dalam kerusuhan di bulan Mei, serta adanya perhatian lain tentang situasi konflik di Indonesia di mana perempuan menjadi korban kekerasan seksual akibat situasi konflik tersebut. Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan tuntutan Masyarakat Perempuan Anti Kekerasan terhadap negara yang diresmikan pada tahun 1998 oleh Presiden Habibie dan  kembali dikukuhkan oleh Presiden SBY pada tahun 2005 (Lihat Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005).

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan (lihat https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan).

Komnas Perempuan dimandatkan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, pendidikan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan memiliki mekanisme pemantauan sejumlah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia, melakukan pendokumentasian laporan dan pengaduan korban, serta memfasilitasi pengembangan lembaga-lembaga pendamping dan pemulihan korban maupun pemerintah. Komnas Perempuan lahir berdasarkan konstitusi, Konvensi CEDAW, dan UU Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi CEDAW adalah konvensi internasional yang dihadiri oleh berbagai negara di seluruh dunia (tidak hanya negara-negara barat) yang berlaku secara universal bagi perjuangan atas nasib seluruh perempuan di seluruh dunia.
Indonesia adalah salah satu negara yang menunjukkan perhatian terhadap nasib perempuan Indonesia dan wajib mematuhinya, dengan meratifikasi konvensi tersebut ke dalam UU (Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
Oleh karena itu Komnas Perempuan bekerja bukan hanya dalam wilayah akademik atau konsep-konsep sosial masyarakat, tetapi juga pengembangan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan melalui fakta lapangan, laporan, dan pengaduan korban, bekerja sama dengan lembaga pendamping korban yang berbasis masyarakat sipil atau pemerintah, dan melakukan analisis kekerasan berbasis gender (konvensi CEDAW) dan instrumen hak asasi manusia berbasis gender.

Kerja-kerja Komnas Perempuan dalam pemantauan telah mendokumentasi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia dan dilaporkan setiap tahunnya kepada negara maupun masyarakat dalam bentuk Laporan Tahunan dan Konsultasi Publik, serta Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Berbagai laporan tersebut merupakan catatan yang didasarkan pada analisis fakta lapangan, laporan, dan pengaduan korban, dan trend kekerasan terhadap perempuan di masyarakat.

Berikut adalah tanggapan dari makalah yang ditulis oleh  Prof. Dr. Euis Sunarti berjudul “Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual, Akar Masalah, dan Alternatif Solusinya” yang diselenggarakan dalam rangka membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh Komisi VIII pada tahun 2018:


Pernyataan: Semangat yang diusung dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terkesan diskriminatif karena lebih dominan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, padahal salah satu asas pengaturannya adalah nondiskriminasi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  mengutamakan perempuan dan mengabaikan laki-laki, dan pendampingan korban diutamakan oleh perempuan, adalah tidak gender equality dan menganggap laki-laki sebagai pelaku.

Tanggapan: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual senafas dengan semangat negara dalam menerapkan pengarusutamaan gender  sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Selain itu, diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, mengenai tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Strategi PUG, merupakan suatu cara mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasinya.

Instruksi Presiden RI Nomor 09 Tahun 2000 dan berbagai dasar hukum lainnya, seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi urusan wajib sampai ke daerah-daerah.

Adanya pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memudahkan negara melakukan analisis gender termasuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah wilayah khusus yang dampaknya hanya dialami perempuan, karena kondisi kodratnya yang sering tidak terwakili dan tidak tersuarakan, terutama dalam hal seksualitas, reproduksi biologis, sosial, dan budaya.

Dalam kaitan kebijakan PUG tersebut persoalan kekerasan seksual yang dialami perempuan menjadi alarm bagi negara untuk segera melakukan penghapusan kekerasan seksual, dan hal ini disuarakan oleh Komnas Perempuan. Dalam hal kekerasan seksual, UU yang berlaku belum menjawab persoalan dan hambatan akses keadilan yang dialami oleh perempuan, seperti yang ditemukan dan dilaporkan oleh Komnas Perempuan.  Merujuk pada prinsip nondiskriminasi tersebut, perempuan adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan atas kehidupannya di masyarakat yang lebih rentan mengalami kekerasan.

Temuan Komnas Perempuan menunjukkan satu dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual, dan pelakunya rata-rata adalah laki-laki baik dari unsur keluarga dan orang terdekat maupun umum. Siapapun dapat menjadi pelaku atau korban, tidak membedakan status sosial ekonomi, kekuasaan, atau pendidikan. Korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual biasanya tidak berani untuk mengadu, melaporkan, ataupun membela diri, karena takut mengalami stigma dan prasangka yang buruk terhadap dirinya, dan karena itu perempuan mengalami berulang kali kekerasan (reproduksi kekerasan) dari berbagai aspek kehidupan. Tidak sedikit dari korban yang lalu memutuskan untuk bunuh diri, atau dibunuh (lihat temuan Komnas Perempuan tentang femisida https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-alarm-bagi-negara-dan-kita-semua-hentikan-femicide-pembunuhan-terhadap-perempuan-jakarta-13-november-2017). Kekerasan terhadap perempuan bahkan tidak melihat kelas sosial, suku, usia,  atau pendidikan perempuan, semua berisiko menjadi korban.

Berikut adalah fakta-fakta yang dialami korban kekerasan seksual, terutama dalam kasus perkosaan:

Ada empat faktor bagaimana perempuan korban perkosaan terhambat dalam mengakses keadilan dan pemulihan, yaitu a) faktor personal, b) sosial budaya, c) hukum dan d) politik. Keempatnya saling terkait menentukan tingkat kepercayaan korban untuk mengadu atau melaporkan kasusnya, mendapat keadilan, dan memulihkan dirinya.

Faktor Personal
Perempuan korban perkosaan akan mengalami beberapa hal dalam dirinya yaitu a) kehilangan ingatan pada peristiwa yang dialaminya, b) kehilangan kemampuan bahasa, c) gangguan kejiwaan, d) rasa takut yang luar biasa, e) keinginan untuk melupakan dengan tidak membicarakan peristiwa yang melukainya itu. Kelima hal tersebut membuat korban tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya.

Faktor Sosial-Budaya
Masyarakat yang menempatkan seksualitas sebagai yang tabu dan aib, dan cenderung menyalahkan korban, bahkan meragukan kesaksian korban, dianggap sial dan karma, membuat korban menjadi semakin bungkam. Tidak sedikit korban dikucilkan, bahkan diusir dari lingkungannya, atau dikawinkan paksa dengan pelakunya.

Faktor Hukum
Terdapat 3 aspek dalam faktor hukum yaitu a) substansi, b) struktur dan c) budaya hukum. Dalam aspek substansi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, bahkan belum ada pengakuan secara utuh tentang tindak kekerasan seksual. Hukum Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi.
Dalam aspek struktur, lembaga penegak hukum memang memulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Namun sayangnya belum tersedia di seluruh wilayah dan belum didukung dengan fasilitas yang memadai. Selain itu para penegak hukum masih mengadopsi cara pandang masyarakat bahwa perkosaan adalah soal serangan terhadap moral (asusila) yang akhirnya justru meragukan dan menyalahkan korban seperti pertanyaan tentang “memakai baju apa”, “sedang berada di mana”, “dengan siapa dan jam berapa” yang dilontarkan oleh  aparatur penegak hukum ketika menerima laporan tentang kasus perkosaan. Pertanyaan semacam itu tidak memiliki rasa empati pada korban atau cara pandang sebagai korban, melainkan lebih buruk dari itu justru mengakimi korban dan menjadikan korban mengalami kekerasan yang berkali-kali (reviktimisasi).
Selain itu tidak ada perlindungan saksi dan korban sehingga korban seringkali khawatir pelaku akan balas dendam. Perempuan korban kehilangan kepercayaan pada proses hukum yang adil, bisa dipercaya, dan melindunginya.

Faktor Politik
Dalam konteks situasi konflik yang pernah terjadi di Indonesia, kasus kekerasan seksual termasuk perkosaan di antaranya juga terjadi. Di sini penyelenggara negara sangat ditentukan oleh itikad baik politik mereka terutama apabila melibatkan aparatur negara sebagai pelaku seperti yang terjadi pada Mei 1998, konflik di Aceh, Jugun Ianfu, tragedi 1965, Timor Leste dsb. Dalam setiap konflik politik di wilayah, perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual dan seringkali tidak terungkap dan tidak dianggap serius.

Hal ini bukan menunjukkan temuan Komnas Perempuan bertujuan untuk menyalahkan laki-laki, melainkan menunjukkan bahwa kerentanan perempuan haruslah diperhatikan, dikedepankan, tidak lagi diabaikan, dan memberi himbauan kepada negara dan masyarakat termasuk laki-laki (ayah, paman, saudara, rekan kerja, pejabat publik, seluruh profesi yang biasanya dipegang laki-laki) untuk bersama-sama melakukan perlindungan, pencegahan, dan untuk tidak menjadi pelaku.


Pernyataan: Soal “persetujuan” dalam definisi kekerasan seksual berarti kebebasan kehendak, persetujuan seksual.

Tanggapan: Dalam hal definisi kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual soal “ada atau tidaknya persetujuan” (concent) yang sebetulnya berbeda dengan konteks berdasarkan “suka sama suka”. Justru Komnas Perempuan masih melihat hal yang dianggap “suka sama suka” adalah pengabaian terhadap perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan. Situasi yang dianggap “suka sama suka” dapat disebabkan perempuan tidak bisa menolak, tidak bisa berkata tidak, atau karena mengalami ketakutan dan ancaman. Ada tidak adanya persetujuan yang dimaksud adalah dalam arti sesuatu “yang tidak diinginkan”, atau “tidak dikehendaki” dalam konteks kekerasan yaitu: “adanya tindakan sewenang-wenang memperlakukan tubuh orang lain yang tidak diinginkan oleh orang yang memiliki tubuh tersebut, tindakan yang ingin menguasai tubuh orang lain, atau berlaku seenaknya terhadap tubuh orang lain, dan menganggap tubuh orang lain sebagai obyek, yang dalam hal ini banyak terjadi pada perempuan.

Makna “kekerasan” dalam hal seksual adalah suatu tindakan yang keji: memaksa, menganiaya, menguasai, intimidatif, dan sewenang-wenang --secara seksual--, bukan dalam konteks “boleh dan tidak boleh atau suka sama suka” dan bukan dalam arti “tidak boleh atau boleh-boleh saja” dan bahkan lebih dari sekedar standar kesopanan atau ketidaksopanan, atau kesusilaan, karena kekerasan mengandung tujuan menjatuhkan harga diri seseorang, bahkan masa depan seseorang.


Pernyataan: Perspektif gender adalah menggunakan teori konflik seksual, seharusnya teori fungsional seperti fungsi keluarga.

Tanggapan: Perspektif gender bukan berangkat dari teori konflik seksual. Tidak ada teori konflik seksual dalam gender. Yang ada adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Bukan konflik. Konflik dimaknai sebagai perseteruan yang sejajar, sementara ketimpangan,adalah ketidak berdayaan salah satu pihak.

Perspektif gender adalah sebuah analisis yang berangkat dari epistimologi pengetahuan atas pengalaman perempuan dalam relasi gender: laki-laki dan perempuan dalam konteks politik, sosial, dan budaya. Epistemologi adalah suatu teori tentang pengetahuan, dimana epistemologi gender berangkat dari temuan para peneliti perempuan (feminis) yang melihat bagaimana perempuan sering dipinggirkan dalam ilmu pengetahuan. Perempuan sering tidak dilibatkan sebagai “yang mengetahui” (knowers), tidak diikutsertakan atau tidak diakui sebagai “agen pengetahuan tentang diri mereka sendiri”. Dalam pengetahuan, perempuan sering dijadikan sebagai obyek belaka, sementara suara pengalaman perempuan sendiri dalam ilmu pengetahuan tidak didengar. Suara pengetahuan adalah suara yang ditulis oleh laki-laki, dan demikian pula sejarah ditulis secara eksklusif dari sudut pandang ilmuwan laki-laki sebagai gender yang dominan.

Oleh karena itu epistemologi gender, bukan ingin memusuhi laki-laki tetapi bagaimana pengetahuan bisa berlaku dan bermanfaat langsung bagi kehidupan perempuan yang disuarakan dan diteliti oleh perempuan sendiri dan oleh pengalaman perempuan sendiri, bukan oleh orang lain.

Epistemologi gender yang lahir dari epistemology feminis, adalah bicara tentang cara berpikir ilmiah-akademik yang komprehensif bagi kehidupan perempuan, karena di dalamnya mewakili para ilmuwan perempuan, pengalaman perempuan, dan fakta-fakta kehidupan perempuan dari berbagai aspek ilmu pengetahuan seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, psikoanalisa, sains, dan teknologi.

Oleh karena itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu instrumen hukum yang lahir dari tuntutan, keterlibatan, fakta-fakta, pengalaman, dan pengetahuan tentang dan untuk perempuan, yang akan bermanfaat bagi kehidupan, perlindungan, dan keadilan bagi perempuan, sebagai warga negara Indonesia.


 Pernyataan: Paradigma feminis menempatkan sistem patriarki (di berbagai sistem kehidupan khususnya keluarga) sebagai sistem dan kondisi yang harus dilawan dan dinegasikan. Paradigma feminis bahkan melihat keluarga (rumah tangga) sebagai sistem patriarkhi yang melanggengkan pemasungan kebebasan perempuan dan menyebabkan perempuan tidak maju dan mencapai kesetaraan. Paradigma feminis yang digunakan sebagai landasan pengembangan Undang-Undang akan menimbulkan konflik dan justru memperbesar potensi kekerasan seksual di tingkat paling inti yaitu keluarga/rumahtangga. Hal tersebut dikarenakan paradigm struktural fungsional yang melekat dalam nilai dan budaya relasi antar laki-laki dan perempuan di dalam keluarga di Indonesia.

Tanggapan: Pernyataan di atas adalah sebuah kesalahpahaman terhadap pengetahuan perempuan (paradigm feminis), bahkan terhadap feminis itu sendiri. Diperlukan kajian yang mendalam yang disebut sebagai “gender studies dan feminist studies”, sebagaimana kajian ilmu pengetahuan sosial lainnya.  Paradigma feminis sebagai bagian dari epistemologi pengetahuan perempuan, tidak dapat disimpulkan sebagai paradigma yang menyalahkan dan membenci keluarga. Pengetahuan feminisme perlu dipelajari secara utuh sebagaimana pengetahuan lain di mana untuk mendekati validitas perlu mempraktikkan sejumlah kerja akademik seperti melakukan verifikasi atas hipotesis, dan koreksi –tesis dan antitesis—berlaku pada paradigma tersebut, yang menempatkan perempuan sebagai SUBYEK pengetahuan, bukan semata-mata sebagai obyek yang tidak bersuara dan tidak hidup atau tidak mengalami apapun. Validitas pengetahuan perempuan adalah “melibatkan suara dan pengalaman perempuan” dalam ilmu sosiologi, filsafat, sains, antropologi, teknologi, psikologi, dan lain sebagainya.

Kritik terhadap patriarkhi bukanlah sebuah negasi terhadap konsep keluarga dan rumah tangga, melainkan kritik tentang adanya praktik-praktik penindasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh konstruksi sosial dan budaya, di seluruh aspek termasuk institusi keluarga–bahwa tidak ada seorang manusiapun yang ingin ditindas atau diperlakukan tidak adil termasuk dalam institusi keluarga.

Paradigma feminis justru memberikan kebebasan pada perempuan yang memiliki kehendak untuk berkeluarga dan menikah, sebagai pilihan yang sadar, bukan atas paksaan. Dalam pilihan tersebut feminis mengembangkan prinsip keluarga yang harmonis melalui prinsip kesadaran, kesetaraan, dan nondiskriminasi, di mana setiap anggota keluarga berhak diperlakukan adil, ramah, saling meyayangi, memiliki etika kepedulian, dan menerapkan kerja sama antaranggota keluarga yang egaliter, yang akan saling meringankan beban masing-masing anggota keluarga, dan menciptakan orangtua yang bertanggungjawab dan berwawasan. Anak-anak dalam anggota keluarga adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan, dan hak yang sama baik anak laki-laki maupun perempuan dalam hal kebutuhan pendidikan, perhatian, dan kesehatan fisik serta mental. Hal ini telah disampaikan pula dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 tentang hak-hak perempuan terutama soal perkawinan anak, pendidikan, poligami, dan eksploitasi seksual. Karena itu tidak benar bila disebut bahwa feminism tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, sebab telah dicetuskan oleh Kongres Perempuan Indonesia yang kemudian juga ikut mencetuskan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Feminisme dalam beberapa gerakan sosialnya justru mengajak laki-laki sebagai manusia – yang kebanyakan menjadi pelaku sekaligus korban patriarkhi – untuk mewujudkan idealism keharmonian institusi kecil masyarakat bernama keluarga. Feminisme mengajukan idealism tentang kesetaraan gender adalah juga menguntungkan laki-laki.


Pernyataan: RUUP-KS hanya terbatas pada pemaksaan, padahal perlu juga norma tentang penyimpangan seksual yaitu homoseksual.

Tanggapan: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbasis pada kekerasan, dalam hal ini kekerasan seksual. Konteks “kekerasan” tidak dapat disandingkan dengan konteks norma dan nilai. Pengertian “kekerasan” adalah diambil dari kata “Violance” yang maknanya lebih pada tindakan (pemaksaan, intimidasi, kekuatan emosi yang tidak menyenangkan dan merusak seseorang, contoh: tindakan untuk mengintimidasi orang lain melalui kekuatan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang pada orang lain). Kata “tindakan” secara linguistik lebih relevan dalam konteks hukum. Contoh: hukum berlaku atas sebuah “tindakan” seseorang yang melanggar hukum, oleh karena itu perlu ada tindakan hukum. Sementara kata “perilaku” lebih relevan dalam aspek norma atau nilai-nilai masyarakat, dan biasanya lebih pada wilayah atau aspek pendidikan atau himbauan moral melalui ruang-ruang sosial dan budaya.


Pernyataan: Konsep seksualitas yang ditawarkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini  pun  bersifat individual dan tidak menunjukkan relasi atau kaitannya dengan konsep keluarga.

Tanggapan: Tidak dapat dikatakan sebagai individual secara simplistik seperti itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berangkat dari prinsip persamaan dari kata “setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan” (yang mengandung makna setiap individu yaitu warga negara Indonesia) yang terdapat dalam UUD 1945, yang juga menjelaskan hak dan kewajiban hubungan antara negara dengan individu/setiap warga negara. Konsep individu yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan institusi ini bukan hal yang bertentangan dengan konsep keluarga. Konsep individu bukan bernegasi dengan keluarga (bukankah keluarga terdiri dari individu-individu?)

Dalam hal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tentang kekerasan seksual adalah hal yang berkaitan sebagai hak setiap warga negara, dalam hal ini warga negara perempuan yang berisiko menjadi korban. Pengaduan dan laporan korban yang datang kepada Komnas Perempuan sehubungan dengan kekerasan seksual adalah berdasarkan atas suara individu, dan kebutuhan mereka sangatlah perlu diperhatikan.


Pernyataan: Kata-kata multitafsir seperti terminologi Kekerasan Seksual, tidak layak digunakan sebagai judul sebuah Rancangan Undang-Undang. Oleh karena itu  AILA menyarankan agar nama RUU tersebut diganti menjadi Rancangan Undang-Undang  “Kejahatan Seksual”  atau “Kejahatan Kesusilaan” agar selaras dengan KUHP dan RUU KUHP  karena  delik Kejahatan seksual sudah menjadi delik yang dikenal dalam konsep hukum pidana di Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan pada tataran konsep dan pelaksanaan.

Tanggapan: Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang apa yang disebut kekerasan terhadap perempuan (Konvensi Cedaw dan ratifikasi UU yang menyertainya) yang memiliki makna luas daripada istilah “kejahatan” dan bahwa “kejahatan” itu sendiri merupakan salah satu unsur dalam “kekerasan”. Hal yang lain dalam istilah “kesusilaan” secara linguistik tidak mengasosiasikan perkara kejahatan ataupun kekerasan melainkan perkara “nilai, norma, dan kesopanan”, yang justru bermakna lebih pada budi pekerti, tata krama, bukan pada kekerasan dan kejahatan itu sendiri. Misalnya, tidak mungkin kasus perkosaan terhadap perempuan adalah sebagai semata-mata perkara kesusilaan (kesopansantunan), tetapi perkara menghancurkan martabat seseorang (kekerasan dalam konteks seksual).
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual justru melengkapi kekurangan atau kekosongan pasal dalam KUHP yang hanya memaknai kekerasan seksual sebagai hal yang hanya menyangkut kesusilaan (kesopansantunan, norma, dan nilai masyarakat).


Pernyataan: Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disebutkan bentuk kekerasan seksual adalah “pemaksaan pelacuran”, sedangkan pelacuran sendiri tidak dijadikan bentuk kekerasan seksual.

Tanggapan: Dalam konteks “kekerasan” seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya unsur pemaksaan, jebakan, eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau situasi yang tidak memungkinkan seseorang untuk menolak, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara pelacuran itu sendiri tentu saja bukanlah sesuatu yang tidak bermasalah, tetapi dalam konteks “kekerasan” maka “pemaksaan” sangat perlu diperhatikan untuk memudahkan identifikasi terjadinya tindakan kekerasan. Tentang aturan pelacuran sudah ada dalam ketentuan hukum yang lain.


 Pernyataan: Kerancuan lainnya adalah delik pemaksaan aborsi. Apakah dengan demikian, aborsi yang tidak dipaksakan menjadi legal? Pada prinsipnya aborsi adalah sebuah hal yang dilarang kerena termasuk pada pembunuhan janin. Namun dapat dilakukan pada kondisi medis tertentu. Namun dengan adanya norma pemaksaan aborsi tersebut maka tidak jelas mengenai batasan-batasan larangan aborsi tersebut.

Tanggapan: sama dengan tanggapan di atas, bahwa perlu ada unsur “pemaksaan” karena dalam konteks “kekerasan”.

Pernyataan: Di lain pihak,  RUU ini justru mengafirmasi perilaku LGBT karena Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan jelas memasukkan agenda Kekerasan Seksual atas dasar pilihan Orientasi Seksual Berbeda, yaitu Kekerasan Seksual tidak hanya berbasis pada gender namun juga berbasis pada orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender.

Tanggapan: Tidak ada pernyataan soal ini dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyajikan fakta kekerasan seksual yang dialami warga negara Indonesia yang didasari orientasi seksual tertentu yang apabila menggunakan prinsip hak asasi manusia setiap warga negara berhak untuk terbebas dari kekerasan atas dasar apapun.  


Jakarta, 2018

Minggu, 02 September 2018

Feminisme, Nusantara, dan Islam





Oleh: Mariana Amiruddin*)

Tulisan ini berawal dari kegiatan Ekspedisi Feminis Nusantara, yang diinisiasi oleh komunitas feminis yang lahir dari kesadaran masyarakat muda perempuan (Jakarta Feminist Discussion). Para peserta yang hadir membuat saya begitu gembira, mereka ada yang menamakan dirinya kelompok Ulama Perempuan, kelompok feminis Indramayu, dan bahkan yang hadir dari berbagai wilayah seperti Tegal, Jogjakarta, Solo, bahkan ada yang dari Sumatra Barat. Mereka semua bukan perempuan-perempuan yang dilabeli “aktivis” gerakan perempuan sejak tahun 1998, mereka adalah perempuan-perempuan yang mencari pengetahuan baru tentang feminisme. Saya langsung melihat bagaimana mereka memiliki visi yang baru, gelombang gerakan perempuan di Indonesia yang lahir setelah era yang saya alami. Saya sangat terinspirasi dengan gagasan mereka yang menamakan judul kegiatan sebagai eksplorasi Feminis Nusantara, membangkitkan keinginan saya sejak lama tentang penemuan Feminis Nusantara dalam bentuk studi literatur dan lapangan.  

***

Feminisme selama ini hanya dilihat sebagai sebuah ideologi gerakan yang memperjuangkan keadilan, kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Padahal, feminisme juga sebuah bangunan pengetahuan yang menjadi antitesa teori-teori filsafat, politik dan sosial, yang selama ini tidak mewakili kehadiran dan kehidupan perempuan yang tentunya sangat berbeda dengan laki-laki. Pengetahuan filsafat-politik-budaya- hukum-sosial bagi feminis ditemukan terlalu bias laki-laki, semua diukur berdasarkan laki-laki bahkan dalam hal yang sifatnya esensialis (ketubuhan), pemikiran maupun eksistensialis (kesadaran), termasuk dalam hal sejarah, moralitas dan nilai-nilai budaya. Pengetahuan yang minus perempuan membuat perempuan kesulitan untuk mengurai dirinya sendiri dan kehidupannya, sulit untuk melacak siapa dirinya dalam kehidupan, baik dalam masalah-masalah pribadi maupun publik. Atas pengetahuan tersebut, feminisme membangun pengetahuan yang disebut sebagai Feminist/Gender Studies atau Woman’s Studies, atau Studi Feminis yang menggunakan teori-teori feminis sebagai alat analisis filsafat-sosial-politik-hukum-budaya untuk menemukan kehidupan manusia perempuan pada jalan yang lebih adil.

Pengetahuan atau studi feminis ini kemudian terbagi menjadi berbagai aliran (bukan seperti aliran kepercayaan/agama, sebutan aliran untuk menunjukkan paradigma berpikir). Aliran atau paradigma feminis ini lahir dari berbagai macam gelombang zaman. Sebutan gelombang adalah untuk menjelaskan konteks kondisi situasi dunia dimana paradigma feminis itu lahir, semisal feminis liberal, feminis radikal, feminis sosialis-marxist lahir pada gelombang pertama paska perang dunia II, kemudian feminis psikoanalis, feminis eksistensialis, lahir karena manusia mulai memikirkan tentang perkembangan dirinya, kemudian feminis postmodern dimana Bahasa dan Media serta Budaya Pop berkembang pesat di televisi, majalah populer, koran, dll. Sementara eco-feminist, feminis global/kultural/multicultural, dan post-feminis lahir dimana globalisasi mengubah tata nilai dunia, termasuk tentang kehancuran alam/lingkungan, krisis sumber-sumber energi yang berdampak pada perempuan. Sementara feminis global/kultural dan multikultural mengingatkan bahwa terdapat tatanan dunia yang tidak adil paska perang dingin seperti sebutan Negara Dunia Ketiga, Negara Berkembang versus Negara Maju, yang membuat tatanan dunia berkelas-kelas yang satu superior dan yang lain menjadi inferior. Situasi tatanan dunia ini berdampak pada nasib perempuan yang hidup di negara-negara tertentu dimana pemerataan ekonomi dan sumber energi dalam tatanan dunia membuat sebagian wilayah dunia mengalami kemiskinan dan kelaparan, sebagian lagi kaya raya. Yang kaya raya memiliki nilai mata uang yang tinggi disebut “Negara Maju” mengeksploitasi “Negara Berkembang” melalui perjanjian-perjanjian moneter internasional dan hutang piutang yang menimbulkan ketimpangan.

Kita perlu mengakui bahwa bangunan ilmu pengetahuan baik sosial, politik, budaya, dll. yang kita pelajari selama ini memang berangkat dari teori-teori Barat, maka feminis –justru-- memberikan kontribusi dan kritik tajam yang sangat penting terhadap pengetahuan Barat. Pengetahuan feminis ini lahir dari para pemikir dan ilmuwan perempuan, baik dalam bidang filsafat, sosial, politik, hukum dan budaya. Mereka melakukan antitesa berangkat dari paradigma kritis. Feminis membangun kritik, yang serta merta menciptakan epistemologi baru. Banyak juga para saintis perempuan yang memberikan kontribusi meskipun nama mereka kemudian ditenggelamkan oleh para bapak-bapak dalam kanon-kanon saintifik. Penemu-penemu teknologi minus perempuan. Para perempuan bahkan harus menyamarkan namanya untuk menulis jurnal ilmiah.

Pada perkembangannya, pemikiran atau teori-teori feminis tidak semata-mata lahir dari Barat, tetapi lahir dari negara-negara Asia, seperti tema-tema tentang lingkungan hidup, multikulturalisme, kritik terhadap kapitalisme dan globalisasi serta nilai-nilai agama dalam hal kemanusiaan perempuan, terutama pada paradigma feminis gelombang ketiga. Feminis menjadi sebuah pengetahuan yang mengglobal, tidak lagi berangkat dari wilayah atau negara/bangsa tertentu. Tatanan dunia terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi dengna sendirinya menggugurkan soal Barat dan Timur. Gerakan-gerakan Eco-Feminist berjamuran di berbagai negara berkembang, yang menyadari bahwa sumber daya alamnya telah direbut dan dirusak untuk kepentingan negara-negara industri, dan mengakibatkan hilangnya keseimbangan bumi. Para perempuan ada yang melakukan gerakan memeluk pohon, atau berdzikir memblokade para pengusaha tambang agar tidak dapat naik dan mengebor gunung, serta gerakan-gerakan lingkungan lainnya.

Bagiamana dengan Indonesia?

Di Indonesia, sangat sulit sekali menemukan tradisi berpikir. Tradisi membaca dan menulis sangat langka. Melalui menulis dan membaca, maka cara berpikir manusia menjadi terstruktur dan sistematis, mudah dipelajari, disusun dan disebarkan. Tradisi atau pemikiran dan intelektualisme apapun yang berkembang di Indonesia tetap saja lahir dari Barat. Sebagian memang lahir dari pemikir-pemikir atau intelektual Islam, tetapi hanya dalam bidang-bidang keilmuan tertentu.
Di luar semua itu, bukan berarti Indonesia tidak memiliki apa-apa. Bukan berarti Indonesia itu bodoh. Di Indonesia, ukuran intelektualitas dan pemikiran bukan menjadi hal yang unggul/utama. Indonesia memiliki sejarah Nusantara (dahulu bernama Nusantara) yang sudah tenggelam dalam cerita-cerita kejayaan dan kesaktiannya, dan dianggap semata-mata cerita mistik dan dongeng. Indonesia dalam wujud Nusantara memiliki keilmuan yang berbeda. Dia tidak seperti yang kita ketahui saat ini. Kita semua, para keturunan leluhur Nusantara memang kehilangan jejak tentang hal-hal tersebut dan susah payah untuk menemukannya kecuali mendengar dari tradisi lisan (cerita dari mulut ke mulut), dan sampai hari ini sudah mulai punah.

Pada saat Indonesia masih disebut sebagai Nusantara, atau bahkan lebih dahulu lagi disebut “Sunda Besar” (Sunda Land), jauh sebelum Jawa berkuasa, memiliki banyak catatan penting. Namun sayang sekali catatan tersebut berserak dan tersembunyi dalam lipatan dan tumpukan sejarah lain yang lebih modern yaitu sejarah kolonialisme. Teks-teks sejarah Nusantara hanya tersimpan di museum-museum, atau di negara lain (Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, Inggris), atau bahkan teks-teks berupa surat, serat, babad, tambo, ataupun arca, dijual sebagai barang antik, atau dianggap hanya menyebar paham mistik. Museum-museum sejarah masa lampau Nusantara begitu lusuh, jorok dan berbau tengik, tidak terawat, diabaikan, hanya   dikunjungi untuk kepentingan-kepentingan mistik. Padahal pengetahuan Nusantara sangat kaya raya dan kita tidak punya perhatian sama sekali terhadapnya, misal soal kemaritiman, tata kelola pemerintahan di masa kerajaan, bahkan arsitektur, cara mengelola sumberdaya energi dan alam, bahkan bagaimana tokoh-tokoh perempuan di masa itu banyak berpengaruh. Kita para keturunan leluhur Nusantara sudah dilupakan oleh sejarahnya sendiri. Seperti anak-anak yang kehilangan orangtua, kehilangan nenek moyang. Terdapat sejarah yang terputus dan ditenggelamkan, untuk kepentingan-kepentingan penguasa pada saat penjajahan.  

Kekayaan sejarah catatan Nusantara dalam bentuk prasasti, serat, babad, kitab, tidak menjadi perhatian khusus bagi nilai-nilai yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Padahal, dalam catatan-catatan tersebut banyak sekali yang dapat kita temukan, dibalik metafor-metafor dalam sastra tinggi, budi pekerti. Istilah “Suwung”, “Kasunyatan”, “Sunya Ragi”, seluruhnya adalah pelajaran tentang keheningan/kekosongan, olah rasa, yang menunjukkan teknologi berbeda dari olah fikir. Orang sering menjuluki olah rasa ini sebagai ilmu kesaktian, dan (lagi-lagi disebut mistik), padahal mengajarkan manusia Nusantara untuk berkoneksi dengan alam semesta (air, tanah, udara dan api) serta pada Tuhan dan Semesta. Teknologi olah rasa ini dimusnahkan dan hilang begitu saja, kalaupun dibicarakan dia akan dianggap remeh dan tidak rasional/tidak modern.

Bahasa lokal yang luhur (tinggi) contoh Bahasa Saksekerta, Palawa, dll. Diciptakan melampaui hal-hal fisik (sebut saja dangkal). Penuh dengan kode-dekode, yang rahasia dan tidak dapat begitu saja diakses oleh orang-orang biasa. Di dalam teks-teks babad, serat, kitab, bahkan dapat ditemukan Raja-Raja Perempuan dan ksatria-ksatria perempuan. Teks-teks yang tersembunyi dalam lipatan sejarah yang mengubur cerita-cerita perempuan tersebut perlu dibangkitkan kembali untuk menjadi pengetahuan dasar perempuan Nusantara. Hal ini bukanlah tidak mungkin untuk diteliti bahkan dapat dengan menggunakan teori-teori feminis atau bahkan membangun teori feminis yang baru. Dalam sebuah pidato 20 tahun reformasi bahkan Karlina Supelli mengatakan “bahkan sebuah Babad Sunda itu belum tentu bisa kita katakana dongeng, sampai kita mampu membuktikannya bahwa itu dongeng.” Adalah perkataan yang keluar dari seorang feminis saintis, filosofis.

Saya akan memberikan beberapa contoh saja cerita-cerita tertentu tentang Raja dan Ksatria Perempuan masa Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Cerita-cerita ini sekedar memantik keingintahuan kita pada sejarah masa lalu yang sama sekali hilang, dan menggunakan analisis feminis. Mengenai kebenaran sejarah tersebut tentu perlu dilakukan penelitian yang sangat serius. Tetapi bahwa teks-teks sejarah adalah menjadi bukti awal dari pengetahuan itu sendiri.

Tribhuwana Tunggadewi-Majapahit

Di masa kajayaan Majapahit, kita tahu bagaimana Gayatri, istri dari Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, bekerja keras dan gigih mempersiapkan Tribhuwana Tunggadewi, putri pertamanya untuk menjadi seorang kepala pemerintahan/Raja Majapahit.

Tribhuwana Wijayatunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328-1351. Dari prasasti Singasari (1351) diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribhuwanottunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Nama asli Tribhuwana Wijayatunggadewi (atau disingkat Tribhuwana) adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Menurut Nagarakretagama, Tribhuwana naik takhta atas perintah ibunya (Gayatri) tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang meninggal tahun 1328. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa. Tahun 1343 Majapahit mengalahkan raja Kerajaan Pejeng (Bali), Dalem Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali.  Pada waktu itu sang Ibu, Gayatri menjadi pendeta Buddha.

Menurut Nagarakretagama, Tribhuwana memerintah didampingi suaminya, Kertawardhana. Pada tahun 1331 ia menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta. Menurut Pararaton terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Ra Kembar dalam memperebutkan posisi panglima penumpasan Sadeng. Maka, Tribhuwana pun berangkat sendiri sebagai panglima menyerang Sadeng, didampingi sepupunya, Adityawarman.


Ratu Kalinyamat-Jepara

Kanjeng Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono, lahir rabu pahing, bulan Ramadhan 1514. Putri dari Kanjeng Sultan Trenggono, Sultan Demak (1504-1546) dengan Roro Purbayan. Retno Kencono diberi kekuasaan memimpin Jepara pada Tanggal 10 April 1527 dan bergelar TrusKaryo Tataning Bumi karena diberi amanat oleh Fatahilah yang akan pergi menyerang Portugis di Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi Sultan disana 22 Juni 1527. Retno Kencono juga resmi disahkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono, ayahnya. Sehingga pada 1 Juni 1527 dimulai pembuatan Keraton di Kalinyamatan, Jepara. Pada 12 Agustus 1527 Retno Kencono melantik Pejabat Keratonnya. Tahun 1528 Kanjeng Ratu Kalinyamat pergi ke Cirebon. Disana ia bertemu dengan perempuan yang sangat sakti dengan aliran Tauhid Hakikat ‘’Manunggaling Kawulo Gusti’’. Perempuan asal Aceh keturunan Mesir, yang bernama Nur Hasnah, berjuluk Syekh Siti Jenar, dengan rambut bersanggul di atas kepala dan berkerudung warna kuning Emas banyak disangka sebagai rambut jenggot seorang laki-laki (ini masih dalam berbagai versi).

Di bagian belakang istana Kalinyamat digunakan sebagai tempat berdakwah Kanjeng Syekh Siti Jenar dalam menyebarkan Tauhid Hakikat. Dan Kanjeng Ratu Kalinyamat adalah murid kesayangan Syekh Siti Jenar. Kanjeng Ratu Kalinyamat sangat menyukai kerudung warna merah.

Sebagai seorang yang beraliran Tauhid Hakikat. Kanjeng Ratu Kalinyamat mejadikan Istananya hanya dihuni perempuan. Patih yang bernama Sri Rahayu Anjani. Panglima Perang, Sri Rekso Arum. Juru masak, Sri Anjani Kerto Rahayu. Algojo, Sri Endang Lesmono. Telik Sandi, Rinjani. Dayang Retno Dumilah, Roro Sumangkin. Guru spiritual, Syekh Siti Jenar. Cuma telik Sandi Panji Lanang, satu-satunya pria. Namun kerjanya di luar Gerbang Keraton. Hewan-hewan peliharaan keraton hampir semuanya jantan. Ada harimau tunggangan bernama Penggolo. Burung Garuda Emas, Kera Surya kencono, Tikus Piti, Kidang Kencana, Naga Kencana, Kerang Cangkang Wojo, Keong Buntet, dan ditambah lagi Bunga Kenanga Putih kesukaan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kedelapan hewan dan ditambah satu Bunga Kenanga Putih, dilambangkan dengan adanya Tundan Songo. Tundan Songo saat ini adalah tangga masuk menuju Astana Mantingan.

Keraton Mantingan, di Mantingan

Sultan Trenggono memberikan tanah dan biaya untuk mendirikan Keraton Islam di Mantingan kepada Sunan Hadlirin dan Wali Songo. Sunan Hadlirin juga ditunjuk Sebagai Sultannya. Dan diberi gelar “Sultan Hadlirin”. Persaingan penyebaran Agama sangat ketat antara Wali Songo yang berpadepokan di Kasultanan Mantingan dengan Tauhid Hakikat yang bermarkas di Keraton Kalinyamat. Selama tiga tahun para Wali mendirikan Keraton. Di depan keraton ada pagar yang dihuni 10 ekor Kerbau. Dikandang kerbau juga terdapat genangan air yang disebut Belik yang tidak pernah kering. Sehingga pada masa itu, Keraton Mantingan disebut Keraton Kandang Kerbau. Kanjeng Ratu Kalinyamat penasaran dengan Sultan Hadlirin yang diberi kekuasaan baru oleh ayahnya. Kanjeng Ratu Kalinyamat sering berpura-pura menyerang Kesultanan Mantingan dengan alasan urusan perbedaan agama, agar bisa bertemu dengan Raden Toyib. Setelah bertemu, Kanjeng Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin sama-sama jatuh hati. Setelah Sunan Hadirin menikah dengan Ratu Kalinyamat maka Kesultanan Mantingan dan Kerajaan Kalinyamat melebur menjadi Kesultanan Kalinyamat dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Astana Mantingan. Abdul Jalil, Kerabat Kanjeng Sunan Hadlirin, dijadikan Telik sandi Keraton Jepara bagian utara. Telik sandi bagian selatan dipercayakan pada seorang permpuan bernama Sanjang yang saat ini Makamnya di desa Petekeyan, Tahunan, Jepara.

Ratu Kalinyamat terkenal tegas tetapi Ratu Kalinyamat memiliki hati yang lembut, karena Ratu Kalinyamat memiliki beberapa hewan peliharaannya. Hewan-hewan peliaraan Keraton Kalinyamat hampir semuanya jantan, yaitu:

Harimau Penggolo (Harimau Tunggangan Ratu Kalinyamat, juga tunggangan Sultan Hadlirin)
Macan Klawuk
Burung Garuda Emas
Kera Surya Kencono
Tikus Piti
Kidang Kencana
Naga Kencana
Kerang Cangkang Wojo
Keong Buntet
Kuda Kencono Putih
Kuda Kencono Wangi
Masa Keemasan

Kebesaran Ratu Kalinyamat pernah dilukiskan oleh penulis Portugis Diego de Couto, sebagai (Rainha de Japara, senhora paderosa e rica) yang berarti Ratu Jepara, seorang perempuan kaya dan sangat berkuasa. Selama 30 tahun kekuasaannya (1549-1579), ia berhasil membawa Jepara ke puncak kejayaannya. Meski pada hakikatnya Jepara merupakan bagian dari Kesultanan Demak, tetapi secara de facto Jepara memiliki kekuasaan dan kewibawaan paling tinggi. Pada waktu itu Kesultanan Demak dipimpin oleh Pangeran Pangiri, putra bungsu Sultan Trenggana. Tapi pengaruh Demak tidaklah sehebat pengaruh Jepara. Hal ini disebabkan karena Jepara sangat kuat dalam bidang ekonomi dan militer.

Ratu Kalinyamat berhasil menghidupkan kembali perekonomian Jepara yang telah porak poranda akibat perang saudara yang berkepanjangan. Ia menjadikan pelabuhan Jepara sebagai pelabuhan transit bagi perdagangan nusantara. Saat itu Pelabuhan Jepara sangat ramai oleh pedagang-pedagang dari Ambon yang membawa rempah-rempah. Jepara, Banten, Semarang mernjual beras bagi para pedagang Ambon. Sedangkan Ambon menjadi produsen rempah-rempah bagi seluruh kerajaan di Jawa. Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Malaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Makassar, Banjarmasin, Tuban dan Gresik turut meramaikan pelabuhan Jepara. Dapat dikatakan Pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi perdagangan berskala internasional. Ratu Kalinyamat pun memungut cukai bagi setiap kapal yang bertransaksi di Pelabuhan Jepara. Hasil perdagangan beras dan cukai tersebut menjadikan Jepara sebagai Kerajaan yang makmur, kaya raya.

Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun armada Laut yang sangat kuat untuk melindungi kerajaannya yang bercorak maritim. Sebagai Kerajaan Maritim yang bercorak Islam, Kerajaan Jepara sangat dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kekuatan armada laut Kerajaan Jepara sudah tersohor di seluruh nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan armada laut Jepara untuk melindungi negerinya. Saat itu Ratu Kalinyamat sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Ia adalah Ratu yang memiliki posisi politik yang kuat dan kondisi ekonomi yang kaya raya. Ia menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Kerajaan-kerajaan Maritim Islam lainnya. Jepara menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Johor, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Ambon dan Kesultanan Demak.

Ratu Kalinyamat tidak mempunyai anak oleh karena itu kemenakannya, yang dijadikan anak angkat, bernama Pangeran Jepara (anak Sultan Maulana Hasanudin dari Kesultanan Banten), menggantikannya sebagai penguasa Jepara. Pangeran, yang diberitakan pernah berusaha menduduki tahta Banten dan berhasil menduduki Bawean ini, berkuasa sampai tahun 1599. Kekuasaannya berakhir karena pasukan Panembahan Senopati dari Mataram datang menyerbu. Jepara diduduki dan kota Kalinyamat dihancurkan. Tidak ada kabar mengenai nasib keluarga penguasa dan orang-orang penting Jepara waktu itu. Sejak saat itu pula Jepara dipimpin oleh pejabat setingkat bupati yang ditunjuk oleh Kesultanan Mataram.

(Sumber dari variasi Wikipedia yang saya pilih adalah yang telah mencantumkan referensi/sumber utama misalnya teks dari serat atau babad dan arca tertentu).


Nyi Mas Panguragan Alias Ratna Gandasari Alias Nyi Ratu Mas Gandasari

Nyi Ratu Mas Gandasari adalah salah seorang perempuan sakti asal Aceh yang menyebarkan ajaran agama Islam di Cirebon.

Nyimas Gandasari dalam sejarah Cirebon dikenal sebagai murid sunan Gunung Jati yang dikisahkan mewarisi Ilmu Agama dan kedigjayaan dari gurunya, akan tetapi beliau selama hidupnya memilih menjadi prawan sunti, pernah memang suatu ketika Nyimas Gandasari mengadakan sayembara dalam bentuk duel adu kesaktian untuk mencarai Suami, tapi tak ada satupun yang mampu menandinginya.

Kesaktian Nyimas Gandasari sebenarnya bukan tanpa tanding, terbukti dari dikalahkannya Nyimas Gandasari oleh seorang pemuda Gondrong dari Mesir, namun pemuda gondrong tersebut rupanya bukan tipe pria idamannya.

Selain dikenal dengan nama Gandasari, beliau juga dikenal dengan nama Nyimas Panguragan, Panguragan sendiri merupakan nama Desa/padukuhan dimana beliau tinggal. Panguragan juga merupakan wilayah kekuasaannya yang dihadiahkan oleh Sultan Cirebon atas jasa-jasanya. Sementara dalam sejarah Indramayu, Nyimas Gandasari dipercayai juga sebagai Nyi Endang Darma, Salah satu pendiri Indramayu.

Nyimas Gandasari selama hidupnya pernah menjadi Panglima Perang Kerajaan Cirebon, ia merupakan satu-satunya panglima perang perempuan dalam sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon, jasanya yang paling menonjol bagi kedigjayaan Cirebon adalah keberhasilannya membobol benteng pertahanan Kerajaan Sunda Galuh. Sehingga berkat jasanya itu Cirebon kemudian dapat menaklukan Galuh.

Kuat dugaan, Nyimas Gandari dihadiahi wilayah kekuasaan yang sekarang dikenal dengan desa Panguragan itu setelah keberhasilannya menaklukan Galuh. Hari ini makam atau kuburan Nyimas Gandasari dapat ditemui di desa Panguragan Kab Cirebon. Makamnya selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di wilayah Cirebon.

Hingga akhir hayatnya, Nyimas Gandaswari dikisahkan tidak memiliki suami, oleh karena itu hingga hari ini beliau tidak mempunyai keturunan. Begitulah memang pilihan hidup Nyimas Gandasari lebih nyaman menjadi seorang Prawan Sunti. (sumber: https://www.historyofcirebon.id/2018/06/nyimas-gandasari-prawan-sunti-nan-sakti.html).

Prawan Sunti ini istilah yang ada di Gua Meditasi Sunan Gunung Jati Cirebon (Gua Sunyaragi), yang mitosnya melarang anak perawan menyentuh gua tersebut karena takut tidak laku. Padahal, justru Prawan Sunti adalah wujud kesaktian seorang Ksatria Perempuan Nyimas Gandaswari.

Dalam Babad Tanah Sunda dan Babad Cirebon yang disusun oleh Sulendraningrat tahun 1984, Sunan Gunung Jati berkata kepada Nyi Mas Gandasari, “Walaupun engkau adalah perempuan, tetapi engkau adalah menjadi Prajurit Awilya (hal. 60). Nyi Mas alias Ratna Gandasari tidak mau bersuami kecuali pada yang lebih sakti, tetapi itupun Nyi Mas Gandasari akhirnya memilih untuk tidak menikah.

Penutup

Kisah-kisah perempuan-perempuan berpengaruh di Nusantara di atas sering tidak terlihat karena tidak terangkat, padahal dalam teks-teks babad, serat, ataupu prasasti seringkali dikisahkan. Melalui kisah-kisah tersebut, kita dapat melakukan analisis sosial/budaya/politik melalui teori-teori feminis, sehingga kita dapat melahirkan catatan baru tentang feminis Indonesia yang berangkat dari sejarah masa lalu. Sebab teori-teori feminis bukan semata-mata ideologi melainkan juga perangkat analisis yang dapat menemukan hal yang baru dalam narasi-narasi pengetahuan perempuan. Dalam sejarah-sejarah Nusantara, pengaruh berbagai penyebaran agama menjadi sangat kontekstual diantaranya Hindu-Budha, Penghayat, dan juga Islam, sangat kental dengan kehadiran tokoh-tokoh perempuan.

Kisah Gayatri, Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Kalinyamat, Nyi Mas Panguragan, adalah tiga tokoh yang bisa ditemukan yang saya yakin masih banyak teks-teks lain yang bisa kita ungkapkan disini. Ketiga tokoh yang saya angkat tersebut, menunjukkan bahwa: kepahlawanan perempuan sangat mungkin diantara kesulitan mereka diantara Raja-Raja pria, bahkan dari para Wali dan Sunan, yang diantaranya saya beri contoh yang paling ringan: mempertanyakan status perkawinan, tetapi pada akhirnya hal itu menjadi tidak masalah. Ratu Kalinyamat sendiri telah menentukan pilihannya kepada Sultan Hadlirin tanpa ada yang memerintahnya. Sementara Tribhuwana Tunggadewi memimpin dengan didampingi suami, juga menjadi hal yang tidak masalah atau hal yang menjadi mungkin. Teks-teks inilah yang menjadi kepentingan analisis feminis untuk memberikan segala jawaban kesulitan/keterkungkungan perempuan dari budaya patriarkhi, yang memungkinkan mereka mendapatkan daya juang dan keluar dari kesulitan hidupnya melalui sejarah leluhurnya.

Ketiga tokoh tersebut juga menunjukkan bagaimana pengaruh masuknya Hindu-Budha dan Islam dalam perkembangan sejarah Nusantara, yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran agama di negara lain, dalam hal ini saya katakan, tidak dapat lepas dari akulturasi budaya Nusantara sebelum ajaran-ajaran tersebut datang.

*Mariana Amiruddin: Penulis, lulusan Magister Humaniora Kajian Gender Universitas Indonesia.